HomeArtikel

WAR on DRUGS dan Politik Tersembunyi Pemerintah AS

Like Tweet Pin it Share Share Email

gam 10Lagi iseng-iseng baca artikel-artikel yang ngumpul di folder..uuppss tiba-tiba mata tertuju lagi pada tulisannya Bang Wilson (PRAXIS), “WAR on DRUGS dan Politik Tersembunyi Pemerintah AS” . Yup dulu juga saya pernah mengutip artikel beliau disini. Kayanya gada salahnya deh menuangkan artikel beliau dengan lebih komplet pake telor. Monggoo… sembah.

“WAR on Drugs,” tiba-tiba saja menjadi wacana “perang global” dari berbagai pemerintahan pasca hancurnya Perang Dingin, diakhir tahun 1980-an. Wacana ini pertama kali muncul pada tahun 1982, ketika pemerintahan Ronald Wilson Reagan, mendesak Kongres untuk mendukung pemerintah menjalankan program “war on drugs”. Dalam retorik Reagan dikatakan, tujuan dari program ini adalah “to cripple the power of the mob in America.”

Ironisnya, pada saat yang sama, pemerintahan Reagan justru bekerjasama dengan mafia narkotik dalam membiayai gerilyawan Contra, untuk memerangi pemerintahan sayap kiri Sandinista, pimpinan Daniel Ortega di Nikaragua. Dalam waktu bersamaan pula, pemerintah Amerika Serikat (AS), mendukung “berbagai kelompok militer sayap kanan” di Amerika Latin, yang mempunyai kaitan dengan organisasi narkotik dan membentuk blok politik narko-militeris yang represif.

Di era Reaganlah, banjir narkotika masuk ke AS dengan difasilitasi dan dibekingi CIA dan Pentagon, serta organisasi rahasia yang dipimpin kolonel Oliver North. Selama hampir satu dekade, CIA dan Pentagon mendukung dan melindungi perdagangan narkotika terbesar di dunia, yang menyuplai hampir 50 persen kokain yang dikonsumsi di AS.

“War on Drugs” kembali muncul diakhir pemerintahan Reagan, di tahun 1988, ketika musuh perang dingin Amerika Serikat yang bernama blok komunisme, dianggap telah ambruk dan transisi demokrasi mulai menggerogoti rejim-rejim korup-otoriterian sayap kanan, yang menjadi sekutu tradisionil AS, di berbagai belahan dunia seperti Korea Selatan, Filipina, dan terutama di Amerika Latin dan Tengah.

Hancurnya komunisme menyebabkan pemerintah AS kehilangan legitimasi untuk terus menjadi “polisi dunia.” Sebabnya, ancaman atas AS dan sekutu-sekutunya dari rejim komunis dianggap tak lagi relevan. Karena itu, sebuah “monster baru” harus diciptakan, sebagai legitimasi intervensi global AS dalam urusan rumah tangga negeri lain, dan memberikan bantuan politik kepada sekutu-sekutu ideologisnya. Monster baru paska perang dingin itu lalu diciptakan di akhir tahun 1980-an dan awal pemerintahan George Bush senior ditahun 1990-an, dalam wacana “war on drugs.” Perang ini berhasil mendapatkan dukungan kenaikan anggaran hampir sepuluh kali lipat, dari $1.2 milyar pada tahun 1981 menjadi $11.7 milyar dalam tahun 1992.

Kata “perang” digunakan juga mempunyai arti politik. Sebab “perang” berarti melibatkan militer sebagai garda depan. Karena itu operasi militer, bantuan militer, pelatihan militer dan kegiatan inteljen menjadi “program utama” dari strategi ini. Tak heran jika program “war on drugs” lebih kelihatan sebagai suatu proyek “militerisasi” dengan tujuan politik dan ideologis, ketimbang upaya untuk memeranginya.

Setelah tragedi 11 September 2001, AS secara sistematis menarik bandul politik dunia ke dalam “perang melawan terorisme” sebagai suatu “perang global.” Pemerintah AS kemudian lalu menciptakan “definisi terorisme” menurut kebutuhan politik dan ideologinya. Akhirnya, kebijakan perang melawan terorisme yang dikibarkan AS, justru menjadi tidak berbeda dengan terorisme yang hendak mereka hancurkan sendiri. Nasib yang sama juga terjadi dalam “war on drugs.” Meminjam ungkapan Uskup Dom Herder Camara, “obat yang ditawarkan lebih beracun dari penyakit yang hendak disembuhkan.” Dalam kenyataan yang tak jauh berbeda, AS juga telah ”merekayasa musuh global” menurut kepentingan politik dan ideologinya, dalam kasus perang menghadapi komunisme dan “perang melawan narkotika.”

Ketika “war on drugs” menjadi strategi bagi intervensi AS untuk menjadi polisi dunia pasca Perang Dingin, mendadak terjadi peristiwa 11 September 2001. Tiba-tiba saja perang atas narkotika diintegrasikan dengan perang melawan terorisme, sehingga lahirlah wacana narko-terorisme. Wacana ini berarti terjadi saling kait antara terorisme dengan perdagangan narkotik, karena itu perlu satu kesatuan program untuk memeranginya.

Istilah narko-terorisme pertama kali digunakan kepada kelompok mafia perdagangn narkotika di Kolumbia dan Peru, yang menggunakan cara-cara teroris untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintah seperti pemboman, pembunuhan politik, dan penculikan. Di kedua negara tersebut, kerjasama bilateral militer AS dengan unit militer anti narkotika sudah terjalin lama. Namun, kemudian DEA “memperluas” definisi narko-terorisme sekaret mungkin yakni sebagai keterlibatan kelompok atau individu dalam hal pemajakan, penyediaan keamanan atau membantu perdagangan narkotika dalam rangka menyebarluaskan atau mendanai kegiatan terorisme.

Definisi ini sangat karet dan dalam prakteknya disalahgunakan secara luas oleh rejim-rejim ororiter, untuk menghadapi oposisi dan perlawanan rakyat. Di Kolumbia, misalnya, unit anti narkotik binaan AS lebih banyak memerangi gerilyawan FARC dan oposisi, ketimbang menangkapi para bandar narkotik. Hal yang sama terjadi di Peru, dimana unit anti narkotika binaan AS lebih banyak digunakan sebagai alat politik melawan gerilyawan Maoist Shining Path. Akibatnya, pelanggaran HAM atas rakyat sipil menjadi sistematis dan meluas dengan pembenaran ‘war on drugs”.

Hemmhh artikelnya masih panjang banget sob.. Masih ada beberapa poin lagi. “Politik Narkotik” Amerika Serikat, ‘War on Drugs’ Pasca Perang Dingin, Militerisasi dan Politik Sayap Kanan dan Pencucian Uang.

Kalo sobat ingin mendapat lengkapnya ditunggu aja ya, nanti ta terusin lagi. Ato kalo ga tahan silahkan download
file_acrobat.gif WAR on DRUGS dan Politik Tersembunyi Pemerintah AS.

img : www.blog.thehumanist.com

Comments (8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *