Hasil Audensi Aksi Damai Hari HAM Sedunia di DPR RI

Ade Suryana:
Dalam kesempatan ini kami memang tidak membawa usulan tertulis langsung mengenai pasal-pasal yang akan diajukan untuk diubah karena secara subtansi dari RUU narkotika masih membicarakan mengenai kriminalisasi pengguna narkotika.

Pada prinsipnya kebijakan narkotika secara umum hanya terbagi dua, Perangi Narkoba atau legalisasi, Asia lebih cenderung meniru AS dengan War On Drugs nya, dan ketika prinsip ini diambil justru malah memperparah kondisi pengguna napza dan masyarakat. UU akhirnya menjadi alat bagi terlaksananya pola pemerasan, kasus narkotika menjadi mahal harganya dan penyiksaan pun terjadi. Sementara Eropa lebih banyak legalisasi, sehingg penerapannya lebih baik, sangat disayangkan mengenai studi banding Panusu DPR ke Thailand dan Malaysia yang juga lebih condong ikut konsep AS, bahkan Thailand terakhir lebih parah.

Sederhananya, dalam RUU Narkotika ini, yang dalam sebulan ini kami mengadakan kajian dari teman-teman pengguna napza, bahwa mereka meminta agar disediakan layanan pemulihan rehabilitasi dan legalisasi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Kami siap bekerja sama dengan Panja RUU narkotika untuk membahas ulang RUU Narkotika karena dalam beberapa bulan ke depan kami akan ajukan legal drafting RUU Narkotika.

Tanggapan Pimpinan Pansus

Nurul Falah:
Sekarang pembahasan sudah pada Kelembagaan.
Tolong buatkan matriks mengenai kategori Pengguna, Pecandu, Bandar, Pengedar.
Data Base Pengguna itu mestinya juga ada. Karnea kami kesulitan untuk menentukannya.

Usamah:
Tolong berikan data mengenai pelanggaran HAM, saya jamin akan ditindak, kalau bisa secepatnya, dan data itu yang valid, sesuai fakta. Hari ini juga saya ada rapat dengan Polri.

Dalam RUU ini mengenai polisi yang melakukan pelanggaran akan dikenakan saksi lebih berat, sepertiga dari dari sanksi bagi masyarakat sipil, dan pada hari ini juga kami akan mengadakan rapat dengan Kapolri.