Pernyataan Sikap Dari Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia

1. Segala bentuk aturan dan produk hukum yang bersinggungan dengan keberlangsungan hidup serta bermasyarakat orang terinfeksi HIV dan populasi kunci lainnya di Indonesia harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
2. Pelibatan secara bermakna orang terinfeksi HIV dan populasi kunci lainnya di dalam proses pembentukan produk hukum yang bersinggungan dengan keberlangsungan hidup dan bermasyarakat orang terinfeksi HIV dan populasi kunci lainnya harus menjadi prioritas.
3. Ketersediaan obat anti retro viral (ARV) sebagai penunjang kehidupan orang terinfeksi HIV di Indonesia harus mendapatkan jaminan penuh dari pemerintah.
4. Mekanisme distribusi, pelaporan serta monitoring dan evaluasi penggunaan obat anti retro viral (ARV) sebagai penunjang kehidupan orang terinfeksi HIV di Indonesia harus dibenahi.
5. Program PMTCT (Prevention Mother To Child Transmision) sebagai metode efektif pencegahan pertambahan infeksi baru HIV harus tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
6. Sistem Jaminan Kesehatan dengan berbasis komunitas orang terinfeksi HIV dan populasi kunci lainnya harus dikembangkan bersama oleh komunitas dan pemerintah Indonesia.
7. Segala bentuk hambatan dan pengkondisian yang menyebabkan orang terinfeksi HIV dan populasi kunci lainnya kesulitan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia harus dihilangkan.

JOTHI akan terus berjuang demi terpenuhinya Hak Asasi Manusia… !!!

Cipanas, 5 Desember 2008
A/n Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (JOTHI)

Abdullah Denovan
Koordinator Nasional JOTHI